Jatengx.com, Sragen — Penanganan bencana tidak berhenti pada proses evakuasi dan pemberian bantuan. Pengelolaan dana serta logistik yang tertib juga menjadi bagian penting agar bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat, transparan, dan berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi perhatian Tim KKN Universitas Diponegoro (Undip) Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, melalui kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Dana dan Logistik Bencana Banjir. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Sribit pada 30 Juli 2026.
Dalam kegiatan itu, mahasiswa memperkenalkan pedoman terpadu mengenai pengelolaan bantuan bencana yang mencakup lima tahapan, mulai dari penerimaan bantuan hingga transparansi dan akuntabilitas.
Tahap pertama adalah penerimaan bantuan melalui satu pintu di posko utama. Setiap bantuan yang masuk perlu dicatat dan diverifikasi untuk memastikan kesesuaian antara jumlah, jenis, dan kondisi barang.
Tahap berikutnya adalah pengelolaan logistik. Bantuan yang diterima dipilah berdasarkan kategori dan disimpan secara teratur. Untuk bahan pangan, mahasiswa memperkenalkan metode First In, First Out (FIFO), yakni barang yang lebih dahulu masuk diprioritaskan untuk didistribusikan lebih awal.
Selain barang, pengelolaan dana juga menjadi bagian penting dalam pedoman tersebut. Bantuan keuangan diarahkan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat terdampak. Pencatatan melalui rekening atau akun resmi lembaga juga diperlukan untuk menjaga transparansi dan mengurangi risiko penyalahgunaan.
“Dalam kondisi bencana, bantuan harus dikelola dengan baik sejak pertama kali diterima. Bukan hanya soal seberapa banyak bantuan yang tersedia, tetapi bagaimana bantuan tersebut bisa sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan,” ujar salah satu mahasiswa KKN Undip.
Pada tahap distribusi, mahasiswa menekankan pentingnya penggunaan data penerima yang akurat. Sistem kupon atau tanda terima dapat digunakan untuk membantu memastikan bantuan tersalurkan secara tertib. Kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, juga perlu mendapatkan perhatian khusus.
Sementara itu, aspek transparansi menjadi tahap terakhir dalam pengelolaan bantuan. Informasi mengenai bantuan yang diterima dan disalurkan dapat disampaikan melalui papan informasi posko, kanal pengaduan masyarakat, maupun laporan digital.
“Transparansi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Warga perlu mengetahui bantuan apa yang masuk, bagaimana pengelolaannya, dan kepada siapa bantuan tersebut disalurkan,” kata mahasiswa KKN tersebut.
Melalui sosialisasi ini, mahasiswa berharap masyarakat dan perangkat desa memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tata kelola bantuan ketika menghadapi kondisi bencana. Pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi acuan sederhana yang dapat digunakan apabila Desa Sribit menghadapi keadaan darurat.
Pengelolaan dana dan logistik yang sistematis bukan sekadar persoalan administrasi. Di tengah situasi bencana, tata kelola yang baik dapat membantu memastikan bantuan tidak terhenti di tengah jalan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak.
“Bantuan yang dikelola dengan baik bukan hanya membantu memenuhi kebutuhan korban, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab dan kepedulian kepada masyarakat,” ujar mahasiswa KKN Undip.
Melalui langkah tersebut, Tim KKN Undip Desa Sribit mendorong kesiapsiagaan masyarakat tidak hanya dalam menghadapi bencana, tetapi juga dalam memastikan setiap bantuan yang datang dapat dikelola secara tepat, transparan, dan bertanggung jawab.
Editor: Azis
About the Author
