Mahasiswa serahkan draf naskah regulasi Desa kepada pihak Pemerintah Desa Tunjungsari
Jatengx.com, Pekalongan – Frans Armando Siagian, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) yang tergabung dalam Tim II KKN 2025/2026, sukses menginisiasi program pendampingan hukum bertajuk HARMONI (Harmonisasi Aturan Dan Regulasi Menuju Optimalisasi Norma Desa Inklusif) di Desa Tunjungsari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Program ini dilaksanakan guna memperkuat landasan hukum pemerintahan desa serta menyusun draf Peraturan Desa (Perdes) yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan kaidah legal drafting.
Pelaksanaan program HARMONI dirancang melalui serangkaian proses kajian substantif dan partisipatif untuk memastikan aturan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Kegiatan dimulai pada (19/7) melalui koordinasi intensif dan inventarisasi aturan bersama Sekretaris Desa Tunjungsari. Tahap awal ini berfokus pada pemetaan potensi, permasalahan desa, serta penentuan arah kebijakan regulasi yang hendak dibentuk.
“Kami melakukan koordinasi dengan Sekretaris Desa untuk mengetahui apa yang ada di Tunjungsari dan menentukan arah kebijakan peraturan yang akan dibuat,” ujar Frans Armando
Guna menghimpun aspirasi secara transparan dan akuntabel, kegiatan dilanjutkan pada (31/7/2026) dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD). Diskusi terarah ini menghadirkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengkaji, mendiskusikan, dan memberikan masukan terhadap rancangan pasal-pasal Perdes.
Melalui pendampingan ini, mahasiswa KKN Undip berhasil merampungkan draf naskah Peraturan Desa Tunjungsari secara komprehensif. Draf tersebut selanjutnya diserahkan kepada pihak Pemerintah Desa Tunjungsari sebagai naskah siap pembahasan untuk ditindaklanjuti ke tahapan penetapan dan pengesahan formal bersama BPD.
Melalui keberadaan program HARMONI, diharapkan Desa Tunjungsari memiliki acuan regulasi yang kokoh, tertib secara administrasi hukum, serta mampu mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Frans Armando
Editor: Azis



